SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INGGRIS

Negara Inggris dikenal sebagai  induk dan pelopor sistem parlementer (the mother of parliaments), karena Inggrislah yang pertama kali menciptakan sistem parlemen yang mampu bekerja. Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan sosial.

Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi tidak tertulis (KONVENSI) .Konstitusi Inggris tidak terkondifikasikan dalam satu naskah tertulis, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum, dan konvensi.

Nama resmi                            : United of Great Britania and Northern Ireland

Bentuk pemerintahan                        : Kerajaan

Kepala negara                                    : Ratu/raja

Ibu kota                                   : London

Suku bangsa                           : Inggris, Scottish, Irish, Welsh, Ulster, Indian

Bahasa                                    : Inggris, Scottish, Irish, Gaelic

Mata uang                              : Poundsterling

POKOK-POKOK  SISTEM  PEMERINTAHAN  INGGRIS

  1. Inggris adalah negara Kesatuan,dengan sistem desentralisasi,  dengan bentuk pemerintahan monarki (kerajaan).
  2. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri+menteri). Sedangkan ratu sebagai kepala negara, yang merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara, tetapi tidak memeiliki kekuasaan politik.
  3. 3.                  Parlemen terdiri dari 2 kamar bicameral (bagian), yaitu Majelis Rendah dan Majelis Tinggi.
  4. Kabinet yang dipimpin perdana menteri  memegang kekuasaan  pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Common dan berasal dari partai mayoritas badan ini. Parlemen dapat membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya.
  5. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilu. Oposisi  membentuk kabinet tandingan.
  6. Sistem dwipartai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing, yakni Partai Konservatif dan Partai Buruh.
  7. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet,  meskipun begitu, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
  8. Raja/ratu/mahkota adalah memimpin, tetapi tidak memerintah.

Di Inggris raja sebagai bagian dari badan eksekutif dan tidak dapat di ganggu
gugat. Kekuasaan raja bersifat simbolis karena kekuasaan sebenarnya berada
ditangan perdana mentri yang memimpin para mentri.Akan tetapi sistem
pelaksanaan paralemnter di Inggris agak berbeda dari negara-negara lain.

Di Inggris perdana mentri dapat sewaktu-waktu mengadakan pemilu sebelum masa
jabatan parlemen berakhir. Akan tetapi, hal ini dilakukan atas saran perdana mentri. Pemilu dapat dapat dilakukan sebelum masa jabatan berakhir misalnya jika kabinet dikenakan mosi tidak percaya.

Negara yang pertama kali menerapkan sistem pemerintahan parlementer ialah inggris kelembagaannya terdiri dari:
1.          Raja/Ratu
2.         Kabinet
3.         Parlemen
4.         Badan pengadilan

BEBERAPA  CIRI  PENTING  DARI  NEGARA  INGGRIS

  1. Negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom.
  2. Konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan membatasi kekuasaan untuk  memerintah dan tidak tertulis.
  3. Kekuasaan tidak dipisahkan tetapi bercampur baur
  4. Parlemen adalah bicameral,terdiri dari House Of Commons atau majelis

rendah atau House Of Lard atau majelis tinggi. Parliement Sovereingnity,

Merupakan salah satu prinsip fudamental dari konstitusi.

5.         Kabinet adalah kelompok inti mentri-mentri yang dikepalai oleh perdana

mentri.

6.         Her Majesty’s Opposition Adalah prinsip fudamental dari kedua konstitusi

yang tak tertulis.

7.         Mahkota adalah tituler, bukanlah kekuasaan politik. Ia merupakan simbol

keagungan, kedaulatan dan kesatuan nasional

8.         Dinas sipil adalah pegawai dinas karier yang mengadministrasikan hukum

dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan eksekutif & parlementer.

9.         Perintah daerah sampai titik tertentu didesentralisasikan, dengan kekuasaan ada ditangan Council yang dipilih rakyat di daerah.

10.       Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet.

11.       Habeas Corpus adalah hak sipil yang fudamental.

12.       The Rule Of Law.

 

THE RULE OF LAW TERDIRI 3 PRINSIP:

1.                     Hukum yang dibuat oleh parlemen mempunyai supremasi absolute atas kebijakan-kebijakan terhadap rakyat.

2.                     Kesamaan di depan hukum, kelas-kelas di anggap subjek yang sama oleh hukum, pegawai pemerintah mendapat perlakuan yang sama
dengan warga negara biasa didepan pengadilan.

3.                     Konstitusi adalah akibat, bukan sebab dan hak-hak individu. Pengadilan menetapkan hal-hal ini atas dasar kebiasaan dan statute yang ditetapkan oleh parlemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA AFRIKA SELATAN

 

Afrika Selatan ( Republic of South Africa) merupakan salah satu negara dikawasan Afrika. Negara ini memperoleh kemerdekaan dari inggris pada tanggal 31 Mei 1910. Namun, rakyat Afrika Selatan merayakan hari nasionalnya pada tanggal 27 April sebagai hari kebebasan, Karena pada hari tersebut Afrika Selatan melepaskan diri dari politik apartheid yang membelenggu negara itu.

Afrika Selatan merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem tiga tingkat dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, wilayah dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan masing-masing.

Setiap provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.

 

Nama resmi                            : Republic of South Africa

Bentuk pemerintahan                        : Republik

Kepala negara                                    : Presiden

Ibu kota                                   : Cape Town (legeslatif)

                                                              Pretoria (eksekutif)

  Bloem-   fountein (yudikatif)

Suku bangsa                           : Negro, kulit putih, Indian, campuran

Bangsa                                    : Inggris dan Afrika

Mata uang                              : Rand

 

 

 

 

POKOK-POKOK  SISTEM  PEMERINTAHAN  AFRIKA SELATAN

  1. Sejak tahun 1994, Afrika Selatan menerapkan sistem politik apartheid, yaitu sistem politik yang membedakan warga atas dasar warna kulit. Kulit putih memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan kulit hitam.
  2. Bentuk negara adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik.
  3. Sistem pemerintahan adalah presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
  4. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.
  5. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan-badan Constitusional Court, Supreme Court of Appeal, High Courts, dan Magistrate Courts.

 

Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Sidang Nasional (National Assembly) dan Majelis Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces) bergabung. Lazimnya, Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.

 

APARHTEID

Pada 1948, Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda, dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya perserikatan (Union).

Pemerintahan Nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam tiga ras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum pass dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai apartheid.

Ini dimaksudkan kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari 1950an, ’60an, dan ‘ 70an. Selama minoritas Kulit Putih menikmati standar paling tinggi di seluruh Afrika, seringkali dibandingkan dengan negara-negara barat Dunia Pertama, mayoritas Kulit Hitam tetap dirugikan dalam setiap tingkat, meliputi pendapatan, pendidikan, rumah, dan tingkat harapan hidup.

Pada 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang-orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan Persemakmuran (Britania). Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara dan Gubernur Jendral terakhir menjadi Presiden Negara.

Apartheid menjadi semakin kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional, divestasi dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan, demonstrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain, oleh berbagai gerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC).

Di akhir 1970-an, Afrika selatan mulai mengembangkan program senjata nuklir. Pada dekade berikutnya, menghasilkan enam senjata nuklir deliverable. Dasar pemikiran untuk gudang senjata nuklir diperdebatkan. Beberapa komentator meyakini tersebut para pemimpin Vorster dan P.W. Botha menginginkan agar mampu intervensi Amerika catalyse pada peristiwa di mana satu peperangan di antara Afrika Selatan dan Bahasa Kuba Yang mendukung pemerintah MPLA dari Angola.

About these ads